News & Articles

Kerangka Hukum & Tujuan Reformasi pasca UU HPP (UU 7/2021) dan PP 55/2022 menegaskan ruang bagi otoritas untuk menilai hakikat ekonomi transaksi bahkan melakukan re-characterization ketika bentuk yuridis tidak mencerminkan substansinya atau umumnya disebut dengan istilah “ Substance over Form” . Tujuan kebijakannya jelas, yaitu mencegah penghindaran pajak tanpa mengorbankan netralitas dan kepastian hukum. Form vs Substansi: Pergeseran Paradigma Selama bertahun-tahun, praktik

Global Minimum Tax (GMT) adalah bagian dari rencana reformasi perpajakan internasional yang diusulkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta didukung oleh G20 yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat dari penghindaran pajak oleh Multinational Corporations (MNCs) yang mengalihkan keuntungan ke negara atau yurisdiksi pajak rendah dengan praktik yang disebut sebagai Base Erosion and Profit Shifting  (BEPS). Konsep Global Mini